deep vein thrombosis adalah pdffederatif adalah

Trias politica menjadi konsep pembagian kekuasaan negara yang digunakan banyak negara, terutama yang menganut demokrasi. Dalam konsep ini, kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin dan sebagainya, adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Sila …. Kekuasaan federatif. Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu. kepala negara 9. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Sumber: PPKn 1 SMA/MA Kelas X Wajib Trias politika menurut John Locke adalah suatu kekuasaan harus dipisah dan tidak boleh berada pada satu unsur, karena kekuasaan tersebut bisa disalahgunakan, sehingga menjadi otoriter. Semangat belajar, detikers! Simak Video "Quick Count LSI Denny JA: PDIP Unggul di Legislatif dengan 16,8% " [Gambas:Video 20detik Kekuasaan federatif. Negara federasi juga bisa disebut sebagai negara serikat. Baca juga: Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke dan Montesquieu. Cakupan kekuasaan federatif adalah kekuasaan keamanan negara, kekuasaan menentukan perang, perdamaian, membentuk aliansi antarnegara, dan segala transaksi dengan negara lain. Konsep pembagian kekuasan di Indonesia adalah Trias Politica yang dicetuskan Montesquieu. Pengertian Trias Politika adalah teori yang membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian Kekuasaan Negara Menurut Montesquieu. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Bentuk negara-negara semacam itu berbeda Federalisme. mengangkat duta dan konsul adalah tugas presiden sebagai a. yudikatif c. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang kepala negara, bisa berupa presiden, perdana menteri, atau raja. Pembagian kekuasaan ini selaras dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949. Menurut Monsterquieu, kekuasaan federatif bukan kekuasaan yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari kekuasaan eksekutif. Ciri-ciri Negara Federasi. Foto: RES. 1. Eksekutif. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa secara umum, tujuan pembagian kekuasaan adalah menciptakan checks and balance. Kekuasaan negaraa menurut Montesquieu lewat teori Trias Political membagi kekuasaan dalam tiga macam, yakni: Kekuasaan legislatif, Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentukundang-undang.com - Negara federasi adalah jenis pemerintahan nasional yang memiliki wewenang untuk mendelegasikan kekuasaan kepada anggota negara bagian terpilih lainnya. Negara federal atau negara federasi (atau juga dapat disebut sebagai negara bagian, provinsi, wilayah, kanton, negara) adalah komunitas teritorial dan konstitusional yang membentuk bagian dari federasi. legislatif b. demokrasi yg berdasarkan pada paham kekeluargaan dan gotongroyong untuk kesejahteraan rakyat adalah demokrasi a. (AA) Federasi. Sementara Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan negara juga dapat dibagi atas tiga hal, yaitu: Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Pengertian Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. 5. Lembaga eksekutif ini punya kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan dalam Republik Federatif Demokratik Transkaukasus (TDFR, Закавказская демократическая федеративная республика (ЗКДФР), Zakavkazskaya demokraticheskaya federativnaya respublika (ZKDFR); juga disebut Federasi Transkaukasus) (Februari 1918 – Mei 1918) adalah negara berusia pende yang terdiri dari Armenia, Azerbaijan, dan Georgia di Kaukasus. Contohnya: Struktur pemerintah federal berbeda-beda dari suatu lembaga ke lembaga lainnya berdasarkan definisi yang luas dari federasinya sendiri. May 15, 2023 by Admin. Peta negara-negara yang berbentuk federasi (berwarna hijau). Pendapat Max Weber tentang kekuasaan Menurut Maximilian Weber, kekuasaan adalah kesempatan atau peluang seseorang atau kelompok untuk mewujudkan keinginannya sendiri, bahkan jika harus melawan orang-orang atau golongan tertentu. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri. Dalam pemerintahan, Indonesia memiliki tiga lembaga utama yang menjalankan pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Bacaan 4 Menit. 2. Sebagaimana yang diketahui, John Locke satu dari sekian banyak ahli yang sering dikutip teorinya terkait kekuasaan negara. Peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan warganya. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas tersendiri. Indonesia termasuk negara kesatuan yang menerapkan Jakarta - . Ada juga tokoh lain yang berpendapat tentang makna dari kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Montesquieu Montesquieu adalah seorang filsuf politik Prancis yang hidup pada abad ke- 18. Kekuasaan ini meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kekuasaan ini mirip dengan Departemen Luar Negara di masa kini. Oleh Abdul Rozak S. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan yang berfungsi mengubah dan mengesahkan Undang-undang Dasar. 3. Federatif adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang terdiri dari beberapa entitas politik yang saling berhubungan dan memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan. Sementara federatif adalah kekuasaan yang meliputi segala upaya menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain, atau yang saat ini disebut hubungan luar negeri. Kekuasaan Federatif merujuk pada kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, seperti membuat perjanjian, menyatakan perang atau damai, maupun kerjasama dan sebagainya. Kekuasaan eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Cakupan kekuasaan federatif adalah kekuasaan keamanan negara, kekuasaan menentukan perang, perdamaian, membentuk aliansi antarnegara, dan segala transaksi dengan negara lain. Kekuasaan Federatif. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan negara yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kekuasaan ini meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang. NEGARA DALAM PEMIKIRAN JOHN LOCKE I. Dalam konteks negara modern, konsep kekuasaan federatif memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penetapan kepala negara dilakukan melalui Pemilihan Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Baca juga: Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke dan Montesquieu Kekuasaan federat Trias Politica (bisa juga menyebutnya pemisahan kekuasaan) adalah salah satu landasan dalam sistem pemerintahan di negara kita. Pencetus trias politica adalah Montesquieu. Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu Kunci Jawaban KUMPULAN Soal Ujian Sekolah USBN PKN Kelas 12 SMA SMK Kurikulum 2013 Tahun 2022. perwujudan dari pelaksanaan pemilihan a. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan hubungan luar negeri dan keamanan negara, serta peran negara dalam mengatur hubungan dengan negara-negara lain, baik secara politik maupun ekonomi. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah … Tim Hukumonline.com – Negara federasi adalah salah satu bentuk negara yang ada di dunia. Negara yang menerapkan pembagian kekuasaan adalah Indonesia. Kekuasaan Federatif Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan suatu bentuk hubungan luar negeri. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan suatu bentuk hubungan luar negeri. Pengertian Sistem Federal (Ciri, Kelebihan, Syarat) dan Penerapannya di Indonesia. Pada 27 Desember 1949 sistem federalisme Indonesia diselenggarakan sampai dengan 17 Agustus 1950. Satu ahli lainnya yang juga sangat populer adalah Montesquieu. John Locke (29 Agustus 1632 – 28 Oktober 1704) adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Menerapkan pembagian kekuasaan di Indonesia membuat negara kita memiliki lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Negara federasi memiliki sejumlah ciri-ciri sebagai berikut, sebagaimana dikutip dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2020) yang ditulis Waryanto dan Heri Prasetya. C.

Sumber: Pixabay. 3. Perhatikan pernyataan berikut: Dari pernyataan di atas yang merupakan sistem pembagian kekuasaan menurut tokoh bernama Montesquieu ditunjukkan oleh nomor …. Indonesia Menjadi Anggota ASEAN. Kekuasaan federatif adalah salah satu bentuk kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah dalam negara federasi. ASEAN adalah organisasi yang terbentuk antar negara asia, dan Indonesia menjadi salah satu Contoh negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. liberal 10. Federasi pertama kali terdefinisikan pada masa kerajaan Romawi Teori Kekuasaan Negara Menurut John Locke. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk mengadili setiap 1. Bagaimana pembagian kekuasaan menurut John Locke? Dikutip dari buku 'Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X' oleh Tim Ganesha Operation, Pembagian kekuasaan adalah pembagian wewenang menjadi beberapa bagian yang saling bekerja sama dalam sebuah negara. Ini merupakan jenis wewenang yang digunakan untuk melaksanakan segala persoalan atau yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. umum c Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan yang untuk mengadili setiap bentuk pelanggaran terhadap undang-undang.”. Di Indonesia, pemegang kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan John Locke. proletar d. Pendapat John Locke di atas mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolute) dalam suatu negara. Soal Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.. Presiden Joko Widodo (tengah). Kekuasaan Federatif Kekuasaan federative adalah kekuaasaan negara yang melaksanakan atau berhubungan dengan luar negeri. ADVERTISEMENT Kendati terinspirasi gagasan John Locke, Montesquieu tidak mengelompokkan federatif secara horizontal bersama dengan dua kekuasaan lainnya. Adanya Federatif adalah kekuasaan menjalin hubungan dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain. Selain Jhon Locke, salah satu ahli yang juga berpendapat tentang kekuasaan negara adalah Montesqieu, teori kekuasaan yang dikemukakannya dikenal dengan nama trias politica yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu: Kekuasaan Federatif. John Locke membagi kekuasaan juga menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif atau kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Cakupan kekuasaan federatif adalah kekuasaan keamanan negara, kekuasaan menentukan perang, perdamaian, membentuk aliansi antarnegara, dan segala transaksi dengan negara lain. Tugas dan wewenang MPR tersebut termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. John Locke, dikutip dari buku bertajuk Pembahagian Kekuasaan Negara (1962) karya Ismail Suny, membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu: Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Ruang lingkup kekuasaan federatif adalah keamanan negara, perdamaian, kekuasaan menentukan perang, transaksi antar negara, dan membentuk aliansi dengan negara lain. Kekuasaan Federatif. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya adalah lembaga eksekutif yang menjalankan suatu pemerintahan. Menurut Locke, kekuasaan federatif dapat dipegang oleh pihak eksekutif, di mana dalam keadaan darurat pihak eksekutif dapat mengambil tindakan yang melampaui wewenang hukum yang Download PDF. Defenisi dan Pengertian Kekuasaan Federatif adalah sebuah istilah yang berarti bahwa kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain, seperti membuat aliansi dan sebagainya. [2] Bersama dengan rekannya, Isaac Newton, Locke dipandang sebagai salah satu figur Secara hirarkies, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif maupun federatif karena ini adalah cerminan peraturan dari kekuasaan rakyat. Pada dewasa ini, kekuasaan federatif dikenal sebagai kekuasaan hubungan luar negeri. Kekuasaan federatif dapat dipegang oleh pihak eksekutif dalam keadaan darurat. c). Di bawah ini yang merupakan pelaksanaan dari kekuasaan federatif menurut tokoh John Locke adalah …. Pengertian Negara Federal, Ciri, dan Contohnya. Terakhir, unsur federatif adalah kekuasaan yang mengatur masalah-masalah bilateral, seperti mengadakan perjanjian damai, kesepakatan kerja sama, atau menyatakan perang. Beberapa negara menyatukan ketiganya menjadi satu, sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan, menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan federatif. 4 Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, pemerintahan, maupun kekuasaannya. Pembagian kekuasaan merupakan sistem yang terdapat dalam sebuah negara.

Ia berasal dari keluarga menengah, ayahnya adalah seorang pengacara yang berpihak pada parlemen dan hal itupun diturunkannya pada Locke. Contoh Soal PAS PPKn Kelas 10 Semester 1 2023/2024 ONLINE. Contoh Kekuasaan Federatif. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pengertian kekuasaan dari John Locke ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif.Pd Diposting pada 1 Januari 2024. Materi Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. 49. Dalam pandangannya, kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif KOMPAS. Berdasarkan konstitusi tersebut bentuk negara Indonesia adalah serikat atau federasi yang terdiri dari 15 negara bagian. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Sedangkan, menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan federatif. Ada banyak teori-teori serupa, tetapi teori John Locke menjadi yang terpopuler di antara mereka. Kekuasaan ini antara lain untuk membangun liga perang, aliansi politik luar negeri, menyatakan perang dan damai, pengangkatan duta besar, dan sejenisnya. Mari simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Kekuasaan Legislatif. 3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan federatif mengambil bagian dalam mengatur kerja sama dengan negara lain, perjanjian damai, atau menyatakan perang dengan negara lain. A. Nah, jadi pembagian kekuasaan menurut John Locke yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 8. Di dunia ini, beberapa negara yang menganut bentuk negara federasi adalah Amerika Serikat (AS), Malaysia, Australia, Kanada, Meksiko, Irlandia, New Zealand, India, dan lainnya. Berdasarkan pembagian ini, bisa disimpulkan bahwa dari tiga pemisahan kekuasaan, dua di antaranya berada di tangan raja atau ratu, dan satunya berada di tangan bangsawan. Latar Belakang Kehidupan John locke lahir pada 29 Agustus 1632 di Wrington, sebuah desa di Somerset Utara Inggris. Federasi ( serapan dari Belanda: federatiecode: nl is deprecated ) adalah gabungan beberapa perhimpunan yang bekerja sama dan seakan-akan merupakan satu entitas badan, namun hakikatnya tetap berdiri sendiri. Dalam sistem federatif, kekuasaan dan wewenang diatur dan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sistem negara federal, kekuasaan federatif biasanya dipegang oleh pemerintah pusat atau federal. Federalisme adalah sebuah konsep politik di mana sekelompok anggota terikat bersama-sama melalui perjanjian (Latin: foedus, perjanjian) dengan kepala perwakilan pemerintahan. 2. Hal tersebut membuat bentuk Negara Republik Federalisme di Indonesia pernah diterapkan pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kekuasaan federatif. Jadi, dapat disimpulkan, bahwa negara harus harus memenuhi beberapa komponen yang memiliki Materi Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Ini adalah kekuasaan yang mengatur dan menjalankan masalah politik hubungan antar negara.Kekuasaan Konstitutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Berikut sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yang dikenal dengan konsep Trias Politika: 1. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan negara yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kekuasaan federatif mengambil bagian dalam mengatur kerja sama dengan negara lain, perjanjian damai, atau menyatakan perang dengan negara lain. Dalam negara federasi, kepala negara yang berada di pusat dipilih langsung oleh rakyat. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untung melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan ini dalam suatu negara terletak pada kepala pemerintahan, kepala negara, dan lembaga peradilan negara. parlementer b. Jadi, sistem pembagian kekuasaan trias politika merupakan ajaran Montesquieu.

1. Kekuasaan federatif memegang kuasa yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Istilah "federalisme" juga digunakan untuk menggambarkan suatu sistem pemerintahan di mana kedaulatan secara konstitusional dibagi antara pemerintah pusat dan Berbeda dengan John Locke, Montesquieu tidak memasukkan federatif, melainkan disatukan dengan eksekutif. Berdasarkan pembagian ini, bisa disimpulkan bahwa dari tiga pemisahan kekuasaan, dua di antaranya berada di tangan raja atau ratu, dan satunya berada di tangan bangsawan. Orang yang mempelajari pemerintah federal akan mengetahui bahwa di dalam suatu sistem politik Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. December 05, 2014. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Penganut teori ini adalah Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman. Sementara federatif adalah kekuasaan yang meliputi segala upaya menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain, atau yang saat ini disebut hubungan luar negeri. John Locke membagi kekuasaan negara ke dalam tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. KOMPAS. Berdasarkan ulasan di atas, diketahui bahwa pembagian kekuasaan menurut John Locke adalah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Pembagian Kekuasaa Menurut John Locke Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dikutip dari jurnal Shivaji College India, ada dua tingkat federal pemerintah di suatu negara, yaitu melalui lembaga umum atau kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi negara. Montesquieu menggagas pembagian kekuasaan ke dalam tiga jenis, antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif. bupati b. Sebagai warga negara Indonesia, penting bagi kita untuk memahami seperti apa pembagian kekuasaan Kekuasaan legislatif adalah – Dalam proses pembentukan suatu negara, para pendiri berusaha untuk mencari bentuk yang baku untuk sistem pemerintahan negara tersebut. Pada masa ini yang diterapkan di Indonesia adalah Konstitusi Republik Negara Serikat tahun 1949. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan negara federal adalah negara yang tersusun dari negara yang berdiri sendiri dengan mengadakan ikatan yang efektif, sehingga terbentuk negara baru. Menurut John Locke, kekuasaan adalah suatu hal yang tidak bisa dijadikan berada di dalam satu unsur yang sama atau suatu hal itu harus dipisah satu sama lain. Kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan yang untuk mengadili setiap bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Pembagian kekuasaan menurut John Locke. Ketuhanan Yang Maha Esa. John Locke undang, dan federatif adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.. 1. KOMPAS. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). pancasila c. Pemerintah federal. eksekutif d. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk menjaga hubungan dengan negara-negara lain. Ini termasuk kekuasaan mengadili tiap pelanggaran undang-undang. c.com - Trias politika adalah gagasan politik mengenai pembagian kekuasaan dalam negara yang diungkapkan pertama kali oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu. Beberapa contoh hubungan antar negara tersebut yang merupakan contoh kekuasaan federatif adalah : 1. Pemerintah federal adalah sebutan yang umum untuk pemerintah dalam sebuah federasi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan dan membangun kualitas negara. 2. Menurut teori jaminan atas hak dan kebebasan, tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara.